Home » , , » Mengenal TAX HOLIDAY

Mengenal TAX HOLIDAY

Tax holiday adalah pengurangan atau penghilangan pajak secara sementara. Dalam definisi lainnya Tax Holiday merupakan A temporary period, during which time the government removes certain taxes (usually sales tax) on certain items, in order to encourage the consumption or purchase of these items. The most common application of this is a tax-free weekend, which most states hold shortly before school begins in the fall, during which time sales tax is removed on clothing, school supplies, and/or other similar items. Not all areas engage in tax holidays; it is up to the government of that area. Tax Holiday adalah pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu bagi penanam modal baru di Indonesia.

Gambar: Illustrasi Mengenal TAX HOLIDAY(sumber; google.com)
Dasar Hukum
  • Pasal 18 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Pasal 30 huruf a PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan  Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
  • Peraturan Menteri Keuangan nomor: 130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
  • Keputusan Menteri Keuangan nomor: 73/KMK.011/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang  Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER‐44/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER‐45/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Penanaman Modal
Minimal sebesar Rp 1.000.000.000.000,‐ (satu triliun rupiah)

Pengajuan Permohonan dan Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak
Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keungan menugaskan Komite Verifikasi (yang dibentuk Menter Keuangan), dimana Komite Verifikasi melakukan verifikasi dan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Komite Verifikasi dan berkonsultasi dengan Presiden, Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan fasilitas pajak. Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut bila telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersial (ditentukan oleh Dirjen Pajak)

Jenis Usaha
Merupakan industri pionir, yang mencakup: industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Demi daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memperluas cakupan industri pionir.

Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
Termasuk dalam kategori industri pionir, dapat memperoleh fasilitas pajak dengan minimal penanaman modal sebesar Rp 1 triliun

Syarat Pemberian Fasilitas
Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersial
Pembebasan PPh Badan minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Selanjutnya, Wajib Pajak diberikan Pengurangan PPh Badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak. Durasi tersebut dapat diberikan lebih oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu.

Pilihan antara Tax Holiday dan Tax Insentif (yang saling meniadakan salah satunya)
Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, tidak dapat memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh

Syarat dan Tahapan Pengajuan dan Permohonan Fasilitas Pajak
  • Wajib Pajak harus memenuhi kriteria sbb.: merupakan Industri Pionir, mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp 1 triliun, menempakan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal, dan harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
  •  Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM, dengan melampirkan fotokopi: kartu NPWP; surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, yang dilengkapi dengan rinciannya; dan bukti penempatan dana di perbankan di Indonesia.
  •  Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan. Penyampaian usuluan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian mengenai hal‐hal sbb.: ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi; penyerapan tenaga kerja domestik; kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir; rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret; dan adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili.
  • Menteri Keuangan menugaskan Komite Verifikasi (yang dibentuk oleh Menkeu) untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional.
  • Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan selanjutnya menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas.
  • Pemberian fasilitas diputuskan oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Presiden. Apabila menyetujui akan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan, dalam hal menolak akan disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM.
  • Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan Komite Verifikasi mengenai hal‐hal sbb.: laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia dan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit, yang tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak.
  • Laporan penggunaan dana harus disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat dana tersebut mulai digunakan s.d. triwulan dana tersebut digunakan seluruhnya, yang dilampiri dengan fotokopi rekening koran atas dana dan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PER‐44/PJ/2011.
  • Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit harus disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat penanaman modal mulai direalisasikan s.d. Tahun Pajak penanaman modal direalisasikan seluruhnya, yang dilampiri dengan surat pernyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan sebesarnya dan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PER‐44/PJ/2011.
  • Selain menyampaikan kedua laporan tersebut di atas, WP juga harus menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan, yang disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan s.d. triwulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya dan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PER‐44/PJ/2011.
  • Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat memanfaatkan fasilitas pajaknya, sepanjang memenuhi persyaratan: telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berpoduksi secara komersial, yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Saat dimulainya berproduksi secara komersial didasarkan pada: saat seluruh penanaman modal direalisasikan dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan, yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak.
  • Permohonan tertulis diajukan kepada Dirjen Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER‐45/PJ/2011, Laporan penggunaan dana dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Komite Verifikasi paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.
  • Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Komite Verifikasi paling 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak / 4 bulan setelah bulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya (bila pada bagian tahun berjalan).
  • Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan hari libut termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyampaian laporan dilakukan dengan cara: disampaikan langsung (diberikan tanda bukti penerimaan) dan dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan tanda bukti pengiriman surat, dimana tanggal dan tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang laporan tersebut telah lengkap
  • Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat memanfaatkan fasilitas pajaknya, sepanjang memenuhi persyaratan: telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berpoduksi secara komersial, yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
  • Saat dimulainya berproduksi secara komersial didasarkan pada: saat seluruh penanaman modal direalisasikan dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan, yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak.
  • Permohonan tertulis diajukan kepada Dirjen Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER‐45/PJ/2011,dimana dilampiri dengan: fotokopi akta pendirian; fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan; laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit; surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; dan dokumen‐dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produsi sekurang‐kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang.
  • Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Apabila jangka waktu telah terlampaui, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir
« Prev Post Next Post » Beranda

Tokoh Penemu Terpilih

Artikel Menarik !

 
"Indahnya Berbagi Walau Hanya Selembar Kertas Bekas"
hibahkan Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, untuk disalurkan ke yang membutuhkan melalui website kami. dengan cara mengrimkan softcopy ke email: bukukerjakita@gmail.com

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED
[Valid Atom 1.0]