Home » , » Penegakan Hukum dalam AMDAL

Penegakan Hukum dalam AMDAL

Berbicara mengenai penegakan hukum adalah hal yang paling sulit.Hal ini dikarenakan fakta yang menyatakan bahwa lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan dalam penegakan hukum khususnya hukum lingkungan di Indonesia.  Beberapa kasus yang terkait dengan lingkungan hidup seperti Pencemaran teluk Buyat, Kasus PT Inti Indorayon Utama, kasus PT Adiplantation, merupakan contoh keberhasilan, yang walaupun belum memuaskan. Kausus-kasus lain banyak mengalami kegagalan bahakn tidak jelas.

Penegakan hukum atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah “law enforcement”merupakan pemikiran yang harus diketahui terlebih dahulu. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (force) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.( Hamzah :2005) Sedangkan M. Daud Silalahi (2001) menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penaatan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Penegakan hukum sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, dimana hal ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Soekanto: 1983) Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Hamzah :2005)

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan sumberdaya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam. (Hussein :1992 dalam Edorita:2007).

Seperti dinyatakan oleh Hamzah (2005) dan Daud Silalahi (2001) diatas, juga menurut Drupsteen (1983) dalam Rahmadi (2011) hukum lingkungan sebagai bidang hukum fungsional (functioneel rechtsgeibeid)  yang didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Karena itu Rahmadi (2011) mempertegas dengan menyatakan :

“Oleh sebab itu penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum adminsitrasi, pidana maupun operdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.”

 

Dengan demikian maka, salah satu mekanisme penegakan hukum dapat didasarkan pada 3 sanksi sesuai dengan pernyataan para ahli hukum diatas. Selama ini sanksi tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pada Bab XII hingga Bab XV. Dalam penerapan instrumen hukum lingkungan administrasi dikenal beberapa ketentuan seperti :

-      Melakukan pengawasan

-      Penunjukan Pejabat Pengawas Lingkungan

-      Perizinan

-      Sanksi Adminsitratif

-      Penyelesaian sengketa Administratif

-      Tata cara Pengenaan Sanksi Adminsitratif.

-      Gugatan Tata Usaha Negera (TUN)

-      dll

Sedangkan instrumen hukum lingkungan perdata dapat berkenaan dengan ketentuan seperti :

-      Gugatan keperdataan atau hak perseorangan

-      Ganti rugi terhadap korban pencemar

-      Perbuatan melawan hukum

-      Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi, negosisasi konsiliasi, arbitrase dan bentuk lainnya.

-      Gugatan oleh organisasi lingkungan

Sedangkan instrumen hukum lingkungan pidana dapat berkenaan dengan :

-      Pelanggaran atas delik lingkungan

-      Perusakan dan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian

-      Kelalaian

-      Pemanjaraan

-      Melakukan ekspor, impor B3 dan Limbah B3

-      Melakukan pengedaran produk rekayasa genetika

-      Memberikan informasi palsu

-      Menjalankan instalais berbahaya

-      Kegiatan tanpa izin lingkungan

-      dll

Keberhasilan penegakan hukum sesuangguhnya dipengaruhi juga oleh berbagai faktor seperti dinyatakan Soerjono Soekanto (1983)

  • Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat.
  • Mentalitas petugas penegak hukum
  • Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
  • Kesadaran, kepatuhan dan perilaku warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

Selain itu fakta yang terjadi terdapat hambatan dalam penegakan hukum selama ini dinataranya adalah :

  • Kurang memadainya peraturan perundang-undangan yang ada.
  • Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
  • Belum lengkapnya peraturan perundangan di bidang lingkungan
  • Para penegak hukum lingkungan belum mantap
  • Kurangnya biaya untuk melaksanakan penegakkan hukum.
  • Ketidaksederhanaan perangkat hukum yang ada
  • Kurang memadainya perangkat peraturan perundang-undangan
  • Ketrampilan teknis penegakkan hukum yang sangat terbatas
  • Tekanan Publik (public pressure) yang masih terbatas.
  • Belum adanya budaya keterbukaan
  • Belum adanya persamaan persepsi diantara pejabat pemerintah
  • Moral dan integritas Penegak hukum.

Instrumen penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting dilakukan sepanjang instrumen tersebut efektif dilaksanakan. AMDAL sebagai instrumen perencanaan juga memiliki efektifitas diantaranya jika dokumen Amdal dihasilkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan hasil yang baik, maka akan membentu keberhasilan penegakan hukum.

Dokumen Amdal merupakan dokumen yang paling tidak memiliki dua fungsi yaitu sebagai bukti ilmiah (scientific evident) dan bukti hukum (legal evident). Sebagai bukti hukum (legal evident), dokumen AMDAL dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu yang dapat termasuk alat bukti lainnya (bagian f pasal 96 UUPPLH). Menurut Pasal 96 UUPPLH alat bukti disebutkan sbb :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa; dan/atau

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Selain itu dokumen Amdal dapat digunakan sebagai petunjuk (bagian d) juga dimana untuk membuktikan bahwa usaha/kegiatan tersebut memang melakukan atau melaksanakan perintah dari Undang-undang sesuai dengan pasal 22 (1)  yaitu :

(1)  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Penggunaan dokumen AMDAL juga dapat dilakukan melalui saksi ahli. Saksi ahli dapat menunjukan dokumen AMDAL. Menurut Rahmadi (2011) saksi ahli dalam pengadilan lingkungan dapat memperjelas hal-hal sbb :

  1. Causal Connection

Hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

  1. Pollution Control Technology

Teknologi pengendalian pencemaran

  1. Breach of Standard

Pelanggaran baku mutu atau baku kerusakan

  1. Injury

Kerugian

  1. Money damage

Ganti kerugian

Dalam dokumen AMDAL terdapat aktivitas kegiatan atau yang disebut sebagai kegiatan rencana usaha. Hal ini dapat memperjelas hubungan antara kegiatan tsb dengan rona lingkungan serta peristiwa terjadinya pencemaran di kemudian hari. Jika pemilik usaha sudah dapat melaksanakan RKL dan RPL dengan baik maka dapat menjadi sanggahan yang berarti bagia kegiatan tsb, apakah memang mencemari atau justru dari kegiatan lainnya. Paling tidak dokumen RKL dan RPL sebagai bagian dari dokumen AMDAL mampu menjadi pencegahan dan penghindaran dari gugatan hukum atau bukti yang terdokumentasi yang akan menolong usaha atau kegiatan tsb. Selain itu dapat juga dokumen AMDAL memperjelas teknologi pengendalian pencemaran yang sudah diakui dan memiliki kemampuan yang terukur dan jelas. Sehingga dengan teknologi yang sudah layak karena sudah disidangkan di Komisi Penilai Amdal maupun tim teknis, maka teknologi tersebut merupakan pengendali yang paling memungkinkan dari kegiatan/usaha tsb. Selain itu dokumen AMDAL juga dapat memberikan kejelasan mengenai pentaatan kegiatan/usaha tsb atas baku mutu lingkungan atau baku kerusakan lingkungan.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum hanya merupakan salah satu bagian terkecil dalam sistem hukum. Sesungguhnya hal ini juga dipengaruhi oleh sistem-sistem di luar hukum seperti sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dll. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum lingkungan dipengaruhi juga oleh berlakunya sistem hukum serta sistem non hukum lainnya, dimana sistem-sistem tersebut apakah berjalan efektif atau tidak.

« Prev Post Next Post » Beranda

Tokoh Penemu Terpilih

Artikel Menarik !

 
"Indahnya Berbagi Walau Hanya Selembar Kertas Bekas"
hibahkan Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, untuk disalurkan ke yang membutuhkan melalui website kami. dengan cara mengrimkan softcopy ke email: bukukerjakita@gmail.com

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED
[Valid Atom 1.0]