Home » , , » DISERTASI - Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-Based Learning

DISERTASI - Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-Based Learning

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan model penyelenggaraan work-based learningpada pendidikan vokasi program Diploma III Otomotif yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar; (2) mengetahui luaran (output) penye-lenggaraan work-based learning dengan model yang dikembangkan; (3) mengetahui respon pengelola program dan manajemen perusahaan terhadap model pengembangan tersebut; dan (4) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar WBL.

Penelitian R&D dan eksperimen ini dilaksanakan pada program studi Diploma III Otomotif. Penelitian dilakukan di pusdiklat/training center pada berbagai APM (Agen Pemegang Merek) Otomotif di Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Diploma III program studi Teknik Otomotif yang melaksanakan program pengalaman lapangan/praktik industri di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dua kelompok mahasiswa sebagai sampel penelitian berjumlah 100 mahasiswa ditentukan dengan teknik purposive sampling yang meliputi 3 PTN dan 3 PTS di DIY dan Jawa Tengah. Eksperimen dilaksanakan di lokasi pusdiklat/training center APM Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi pada Juli – Oktober 2010 dengan rancangan faktorial 2 x 1. Data dikumpulkan dengan inventori, lembar pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis Validasi isi dilakukan dengan expert judgement. Validasi konstruk dilakukan dengan analisis faktor dan reliabilitas butir ditentukan dengan formula Alpha Cronbach dan KR-20. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, korelasi, regresi, jalur, dan uji-t menggunakan bantuan program komputer SPSS.17. Uji kecocokan model dengan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan program LISREL 8.80, taraf signifikansi 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model WBL Rolling Terpadu cocok digunakan dalam penyelenggaraan program work-based learning Diploma III Otomotif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar; (2) luaran (output) dari model WBL Rolling Terpadu yaitu: pengetahuan mekanik otomotif, sikap profesional, kesiapan mental kerja, dan kemandirian mahasiswa pada kelas model lebih tinggi secara signifikan dibanding kelas konvensional; (3) respon pengelola program dan manajemen perusahaan terhadap model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu dalam kategori tinggi, baik dalam konsep work-based learning, penerapan dalam teknis penyelenggaraan, maupun persepsi mereka tentang WBL, dan (4) dengan analisis regresi ganda, faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi kualitas hasil belajar WBL adalah: kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi mahasiswa, dan kualitas pembelajaran WBL. WBL Rolling Terpadu dapat dikembangkan sebagai alternatif penyelenggaraan program praktik pengalaman industri pada Diploma III Otomotif.

Kualitas hasil pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rendah, padahal pengukurannya didasar-kan pada tiga indikator yang salah satunya adalah pendidikan. Berturut-turut diantara 189 anggota PBB, Indonesia memiliki peringkat IPM: 113 (2003), 111 (2004), 110 (2005), 108 (2006), 107 (2007). Dari kondisi ini, Indonesia harus bekerja keras meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kualitas pen-didikannya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
Kecenderungan Indonesia membaik jika dilihat dalam interval lima tahunan. IPM mengukur tiga dimensi dasar manusia, yakni panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari usia harapan hidup; terdidik yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, menengah, dan lanjutan; serta tingkat standar kehidupan yang layak diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (http://www.primaironline. com/ berita/detail.php?). Meskipun IPM sendiri bukan merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Michael Todaro (1995), mengemukakan beberapa kelemahan dari IPM sebagai indikator pembangunan: (1) IPM bersifat relatif dan bukannya absolut. Artinya suatu negara akan dinilai IPMnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara-negara miskin atau sedang berkembang tidak naik peringkatnya, sehingga tidak memperoleh penghargaan atas usahanya memperbaiki kualitas sumber daya manusianya; (2) IPM hanya menca-kup satu aspek saja dari tujuan pembangunan. Banyak aspek lain yang tidak masuk ke dalam kalkulasi, misal kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pendapatan, perhatian pada mereka yang cacat; (3) IPM sebagai indikator pembangunan yang mengutamakan sumber daya manusia ternyata tidak mencakup seluruh indikator tentang sumber daya manusia .Dari aspek kependudukan, Indonesia dengan 220 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,32% selama kurun 1971-1980, dengan program KB pertumbuhan sebesar 2,32% itu kini dapat ditekan menjadi 1,3%. Pertumbuhan itu berpengaruh terhadap struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia terbesar pada usia produktif, dengan pengelolaan yang baik akan menjadikan kondisi ke arah yang lebih baik. Wajib Belajar 6 tahun, yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi sekolah dasar dari 41% pada tahun 1968 menjadi 94% pada tahun 1996, sedangkan partisipasi sekolah tingkat SMP meningkat dari 62% tahun 1993 menjadi 80% tahun 2002 (Atika Walujani Moedjiono, 2007).

Kualitas hasil pendidikan Indonesia dalam reformasi pendidikan masih harus mendapat perhatian dan prioritas. Dalam Visi dan Strategi Pembangunan Pendi-dikan untuk Tahun 2020 Tuntutan terhadap Kualitas (Depdiknas, 1996: 19) dikatakan empat strategi dasar nasional adalah : (1) pemerataan kesempatan, (2) relevansi, (3) kualitas, dan (4) efisiensi. Kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga sangat dipengaruhi oleh kualitas masukannya) jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yang ditunjang oleh sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana. Proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk (lulusan) yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, intervensi sistematis diberikan terhadap prosesnya untuk memberikan jaminan kualitas yang meyakinkan.
Hasil suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut : pertama, peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning tasks) yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan – diantaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); kedua, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya ”mengetahui” sesuatu, melainkan ”dapat melakukan sesuatu” yang fungsional untuk kehidupan-nya (learning and earning); ketiga, hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini, maka relevansi merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas (Depdiknas, 1996: 20-21).

Pendidikan merupakan kunci untuk memperbaiki pembangunan manusia Indonesia. Data menunjukkan, dari seluruh penduduk Indonesia jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD (35,29%), tamat SD (34,22%), tamat SLTP (13,57%), tamat SLTA (13,98%). Adapun yang lulus program diploma 1,3% dan lulus S1/S2/S3 1,80% (http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_ tabel/task,/Itemid, 171/). Pada tingkat pendidikan tinggi, sebagaimana dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Kompas, 8 Pebruari 2008, 12) ada mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi yang dibutuhkan sektor industri dan jasa di masyarakat. Akibatnya timbul masalah ketika lulusan perguruan tinggi tersebut ingin mencari pekerjaan. Diperlukan sinkronisasi dan sinergi tiga elemen yaitu pemerintah dalam hal kebijakan di bidang pendidikan, kualitas sarjana yang dicetak perguruan tinggi, serta kebutuhan lapangan pekerjaan. Jumlah sarjana yang menganggur melonjak drastis dari 183.629 orang pada tahun 2006 menjadi 409.890 orang pada tahun 2007. Ditambah pemegang gelar diploma I & II (151,085 orang) dan diploma III (179.231 orang) yang menganggur, berdasarkan pendataan tahun 2007 total sarjana yang menganggur lebih dari 740.000 orang (Depdiknas, 2008). Hasil survei Sakernas 2001, lulusan Diploma (I, II, dan III) merupakan 2,26% dari angkatan kerja, 3,14% menganggur dan 2,19% bekerja. Pemerintah,
pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan tinggi lainnya dapat bersama-sama merumuskan perenacanaan mengenai jumlah serta kualifikasi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan pasar kerja. Pendidikan memberikan lingkungan bagi berkembangnya inovasi teknologi, sosial, dan kebudayaan (Fadel Muhammad, 2009).

Pengembangan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi harus terus dilakukan oleh para pengelola pendidikan vokasi agar kualitas lulusannya sesuai tuntutan pasar kerja. Tantangan dunia kerja dengan kompetensi kerja yang makin tinggi seiring kemajuan teknologi dan dinamika tempat kerja menuntut institusi pendidikan vokasi mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai kapabilitas yang ada. Institusi pendidikan vokasi sebagai penyedia calon tenaga kerja, harus dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan jaringan sumber-sumber kemitraan dengan pihak luar secara efektif.
Budaya inovasi atau pengembangan sebagai proses yang melibatkan manajemen, tenaga profesional (dosen/instruktur) dan seluruh komunitas institusi termasuk stakeholders dapat melahirkan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Institusi dengan budaya yang inovatif menjadi dukungan bagi tim manajemen pengelola dalam memanfaatkan kapabilitas sumber daya internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi antara institusi pendidikan dan industri/dunia kerja merupakan karakter utama pendidikan vokasi.

Penerapan Work-Based Learning (WBL) dalam pendidikan vokasi di dunia sudah lama baik di tingkat pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Di Eropa (Inggris, Skotlandia, Irlandia), Australia, dan Amerika di tingkat perguruan tinggi dimulai sejak awal abad 20. Di Inggris, kebijakan pemerintah tentang WBL sebagai elemen yang signifikan dalam pengembangan profesional dan pembe-lajaran sepanjang hayat (Gray, 2001). Dearing (Gray, 2001 : 4) menyatakan bahwa kebutuhan dalam pendidikan tinggi untuk pengembangan profesional berkelanjutan dan diklat (courses) dilakukan dalam kolaborasi dengan industri/pengusaha. Pengakuan, penilaian, dan akreditasi pembelajaran dari tempat kerja pada peserta WBL memperluas kesempatan mereka matang untuk kelanjutan studi dan memberikan kontribusi perluasan partisipasi. Ebutt (Gray, 2001 : 4) mendeskripsikan bahwa WBL ”as a major constituent of a programme of study where student are full-time employees, and most of the research-based fieldwork is carried out in the learner’s own workplace”.

« Prev Post Next Post » Beranda

Tokoh Penemu Terpilih

Artikel Menarik !

 
"Indahnya Berbagi Walau Hanya Selembar Kertas Bekas"
hibahkan Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, untuk disalurkan ke yang membutuhkan melalui website kami. dengan cara mengrimkan softcopy ke email: bukukerjakita@gmail.com

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED
[Valid Atom 1.0]