Home » , , » DISERTASI - Antara Jemaah Dan Partai Politik

DISERTASI - Antara Jemaah Dan Partai Politik

Disertasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi pola pengelompokkan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilu 2004. Pada “sisi keras” (hard-side), dinamika tersebut digambarkan sebagai kompetisi antara kelompokkelompok/ faksi-faksi untuk menjalin hubungan yang efisien dengan pemegang otoritas tertinggi, yang berimplikasi pada terbentuknya struktur yang cenderung oligarkis. Sementara pada “sisi lunak” (soft-side), dinamika tersebut ditampilkan sebagai pertarungan simbolik berupa dialektika antara heterodoxy dengan orthodoxy dalam rangka membangun sebuah doxa yang baru. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PKS melakukan demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi untuk meningkatkan posisi objektifnya di arena politik Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam sampai saat ini merupakan fenomena unik dalam arena politik Indonesia, sehingga terus dipelajari oleh berbagai kalangan. Rosenblum (2003) menengarai, walaupun kaitan antara agama dengan politik telah banyak dikaji – misalnya tentang toleransi dan kebebasan serta pemisahan agama dan negara – namun diskursus tentang partai dan kepartaian berdasarkan agama belum mendapatkan tempat dalam teori politik. Ia juga mengatakan, ”For religious parties are missing elements in the discussion about ’identity politics’ ” (hal. 24). Menurut hemat penulis, sosiologi, khususnya sosiologi politik, juga belum memberikan perhatian serius terhadap fenomena partai agama dan dinamikanya.

Salah satu kajian yang cukup komprehensif tentang PKS dilakukan oleh salah seorang deklaratornya, Yon Machmudi (2008). Ia menyatakan bahwa Jemaah Tarbiyah dan PKS bukan saja melakukan eksperimen ideologis, namun juga berkontribusi bagi politik Indonesia kontemporer dengan menguji hakikat hubungan antara politik berlandaskan Islam dengan negara sekular, dengan menempatkan gagasan mereka dalam konteks keindonesiaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dakwah. Sementara itu, Firman Noor (2007) menempatkan PKS dalam kategori baru, ”fundamentalisme moderat”, yang merujuk pada fundamentalisme dalam perspektif yang moderat, untuk menggambarkan karakteristik yang melekat pada PKS yang membedakannya dari kelompok atau partai lain, yaitu adanya dua ”kekuatan” yang saling tarik–menarik dalam diri PKS: ”fundamentalisme” dan ”moderatisme”. Machmudi (2008) mencatat pengaruh kuat Ikhwan al–Muslimin atau Muslim Brotherhood yang didirikan tahun 1928 oleh Hasan al–Banna di Mesir terhadap prinsip dasar, gagasan pokok, dan struktur organisasi Jemaah Tarbiyah, walaupun kemudian terdapat adaptasi terhadap unsur-unsur lokal dan keragaman latar belakang keislaman para aktornya yang menghasilkan tiga tipologi aktifis Jemaah Tarbiyah, yaitu revivalis, modernis, dan tradisionalis. Ia menegaskan, realita politik Indonesia kontemporer serta pengalaman gerakan Islam politik di masa lalu dan di negara–negara lain, mendorong PKS mengambil pendekatan yang realistik dan pragmatis, dengan keyakinan bahwa sikap radikal atau sekular tidak akan membawa keberhasilan (hal. 76). Dalam konteks itu, dari awal Jemaah Tarbiyah diarahkan untuk menghindari konflik dengan penguasa dan persentuhan langsung dengan berbagai gerakan Islam lain yang dianggap “ekstrim” oleh Orde Baru (hal. 92–94).

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak saat kelahirannya, Jemaah Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS cenderung lentur dan adaptif ketika berhadapan dengan realita di luar dirinya, termasuk represi kekuasaan, namun tetap mengusung gagasan Islam sebagai solusi komprehensif bagi kehidupan manusia. Patut diduga, “tarik-menarik” antara dua kecenderungan tersebut – idealisme dan pragmatisme – terus mewarnai dinamika internal PKS kontemporer saat ini, antara lain berupa fenomena ” faksi keadilan” dan ”faksi kesejahteraan” yang datang belakangan, walaupun sangat mungkin makna ”idealisme” dan ”pragmatisme” itu sendiri terus–menerus mengalami perubahan.

Pasca reformasi 1998, ketika Indonesia memasuki era demokratisasi, Jemaah Tarbiyah, melalui mekanisme referendum internal, memutuskan bertransformasi menjadi Partai Keadilan (PK) dengan doktrin ”al–jama’ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama’ah” (”jemaah adalah partai dan partai adalah jemaah”), dan mengikuti Pemilu 1999. Perubahan dari sebuah gerakan keagamaan bawah tanah menjadi partai politik menyisakan ”pekerjaan rumah” yang tidak ringan bagi Jemaah Tarbiyah. Dalam tradisi Jemaah Tarbiyah, para kader harus taat dan menerima keputusan organisasi, sehingga kelompok yang ”bersuara lain” relatif kecil. Namun demikian menurut Machmudi (2008), dinamika ranah politik Indonesia yang menuntut Jemaah Tarbiyah terus-menerus melakukan negosiasi, akomodasi, dan kompromi, sangat berpengaruh terhadap relasi antara kelompok– kelompok di dalamnya.

Sikap Jemaah Tarbiyah yang akomodatif dalam berhadapan dengan penguasa juga dapat dilihat sebagai responnya terhadap rute demokratisasi Indonesia. Charles Tilly (2000) mengidentifikasi dua tipe ideal ”rute” demokratisasi, yaitu rute strong state dan rute weak state. Demokratisasi Indonesia lebih mendekati rute strong state, di mana pada mulanya terdapat pemerintah yang sangat kuat dan otoriter. Perubahan pada regime environment, termasuk krisis moneter dan krisis ekonomi global – kemudian mendorong perubahan public politics, di mana peningkatan partisipasi rakyat menandai bergantinya otoritarianisme menjadi demokrasi.

« Prev Post Next Post » Beranda

Tokoh Penemu Terpilih

Artikel Menarik !

 
"Indahnya Berbagi Walau Hanya Selembar Kertas Bekas"
hibahkan Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, untuk disalurkan ke yang membutuhkan melalui website kami. dengan cara mengrimkan softcopy ke email: bukukerjakita@gmail.com

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED
[Valid Atom 1.0]