Home » , , , » BUKU - Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan

BUKU - Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan

Terdapat tiga indikator kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM). IPM atau HDI Indonesia telah mengalami peningkatan, yaitu dari 0,687 pada tahun 2004 menjadi 0,719 pada tahun 2008. Perbaikan IPM Indonesia belum diikuti oleh perbaikan IPG, meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,664 pada tahun 2008, namun nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun yang sama. Demikian pula dengan Indeks Pemberdayaan Gender, belum mengalami peningkatan yang berarti yaitu 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,623 pada tahun 2008 (UNDP; 2008).

Foto: Cover Buku
IPG Indonesia pada tahun 2008 menduduki peringkat ke-94 dari 177 negara, dan di antara 10 negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat ke-6 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sedangkan IDG Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 177 negara. Peningkatan IDG masih relatif kecil setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender di bidang sosial, ekonomi, dan politik belum berhasil secara signifikan.

Sejak tahun 2000, isu kesenjangan gender telah menjadi salah satu komitmen utama pemerintah. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, pemerintah telah berkomitmen menjadikan isu gender sebagai mainstream (arusutama) pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evalusi pembangunan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu penentu kualitas SDM telah mengadopsi PUG. Komitmen pemerintah melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tersebut di atas, dipertegas kembali melalui UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 2 yang berbunyi “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan normanorma agama”. selain itu dalam sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, Responsif Gender menjadi salah satu dasar penyelenggaraan SKN. Sejalan dengan peraturanperaturan tersebut di atas, dengan memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010- 2014, Kementerian Kesehatan telah menjadikan isu gender sebagai mainstream dalam pembangunan kesehatan. PUG di Kementerian Kesehatan juga diperkuat dengan Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan No. 07/MEN.PP&PA/5/2010 – No. 593/MENKES/SKB/V/2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa kebijakan PUG bidang kesehatan telah mendapatkan dukungan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sangat kuat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan yang responsif gender. Perencanaan kesehatan yang responsif gender telah dinyatakan dalam dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Sedangkan dokumen penganggaran responsif gender bidang kesehatan atau disebut dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) diamanahkan melalui PMK No. 119 tahun 2009 yang menetapkan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu ujicoba penerapan ARG dari 7 Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Selanjutnya penerapan ARG diperbarui dengan PMK No. 104 tahun 2010, yang kembali menetapkan 7 (tujuh) K/L pilot tahun anggaran 2011 (Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) ditambah K/L yang menangani Bidang Perekonomian dan Bidang Polsoskum (Politik, Sosial, dan Hukum). Kedua PMK dimaksud telah mengintegrasikan ARG dalam penyusunan RKA-KL.

Terdapat dua bentuk dokumen ARG dalam penyusunan RKA-KL, yaitu TOR responsif gender dan Gender Budget Statement (GBS). Dalam penelaahan RKA-KL kedua dokumen ARG tersebut merupakan bagian integral dari dokumen pendukung penelaahan RKA-KL yang menjadi syarat penelaahan RKA-KL oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Karena ARG telah menjadi bagian integral sistem perencanaan dan penganggaran K/L, maka Kementerian Kesehatan perlu menyusun panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang menjadi acuan bagi para perencana kesehatan dalam penyusunan ARG.

« Prev Post Next Post » Beranda

Tokoh Penemu Terpilih

Artikel Menarik !

 
"Indahnya Berbagi Walau Hanya Selembar Kertas Bekas"
hibahkan Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, untuk disalurkan ke yang membutuhkan melalui website kami. dengan cara mengrimkan softcopy ke email: bukukerjakita@gmail.com

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED
[Valid Atom 1.0]