Home » , » Hukum Lingkungan untuk Pelatihan AMDAL

Hukum Lingkungan untuk Pelatihan AMDAL

Hampir setiap kegiatan membutuhkan peran hukum sebagai salah satu aktivitas dalam rangka memastikan kegiatan tersebut. Demikian juga halnya dengan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka peran hukum lingkungan menjadi sangat penting untuk memperjelas dan memastikan kegiatan tersebut.

Hukum lingkungan mencakup berbagai hal seperti asas-asas hukum lingkungan, perencanaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan, evaluasi atas undang-undang yang dilaksanakan, penegakan hukum lingkungan, pertanggungjawaban hukum, perangkat pencegahan dan pengendalian, sanksi hukum, dll.

Terkait dengan pelaksanaan dari hukum lingkungan melalui undang-undang, maka saat ini berlaku Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. 

Deskripsi singkat

Dalam kegiatan pelatihan Penyusunan Amdal ini terdapat berbagai mata ajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Salah satunya terkait dengan Hukum Lingkungan. Modul atau bahan ajar mengenai hukum lingkungan ini akan memfokuskan pada peran hukum lingkungan sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan internasional termasuk peran hukum dalam kegiatan amdal. Karena itu beberapa hal yang dipelajari seperti perkembangan hukum lingkungan, pertemuan internasional bidang lingkungan hidup, asas-asas hukum lingkungan, sanksi hukum dll.

Berbagai materi yang termasuk dalam mata ajaran hukum lingkungan sangat penting untuk dibahas dalam bahan ajar ini.  Mulai dari isu lingkungan global yang saat ini berkembang baik dari aspek peubahan iklim, keaenakaragaman hayati hingga pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun limbahnya. Isu-isu lingkungan hidup ini perlu ditangani dan dikendalikan yang salah satunya melalui perangkat hukum lingkungan. Karena itu pertemuan-pertemuan internasional sebagai kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara dalam menangani isu lingkungan global mejadi sangat penting. Keputusan-kepeutusan ini menjadi perangkat hukum internasional yang tentu saja akan mempengaruhi perangkat hukum nasional. Karena itu perlu dipahami juga mengenai hukum secara umum khususnya hukum nasional Indonesia termasuk peraturan perundang-undangannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sangat banyak, sehingga diperlukan fokus pada peraturan perundang-undangan yang terkait bidang lingkungan hidup khususnya AMDAL. Bagaimana perangkat Undang-undang Lingkungan Hidup akan mempengaruhi kehidupan serta sistem sosial yang berlaku di indonesia khususnya terkait dengan AMDAL. Akhirnya peserta diharapkan memahami hukum lingkungan ini sebagai sistem hukum yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia maupun di Indonesia.  

Tujuan Pembelajaran

Dalam bahan ajar ini para peserta pelatihan diharapkan memahami hukum lingkungan sebagai salah satu pelajaran yang dilaksanakan dalam pelatihan khususnya penyusun AMDAL. Dengan memahami hukum lingkungan para peserta dapat mencapai kompetensi dasar dan indikator keberhasilan.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pelajaran hukum lingkungan peerta diharapkan mampu memahami hukum lingkungan baik dari aspek (1) pengetahuan hukum lingkungan secara umum (2) perangkat peraturan perundang-undangan terkait Amdal.

Indikator Keberhasilan

Melalui Modul atau Bahan Ajar ini peserta diharapkan mencapai tujuan pembelajaran dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

  1. Mampu memahami tujuan pembelajaran
  2. Mampu memahami peran hukum lingkungan di tingkat nasional maupun internasional.
  3. Mampu memahami peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
  4. Mampu memahami perangkat AMDAL dalam hukum lingkungan    

Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul atau bahan ajar ini diantaranya :

  1. Isu Lingkungan Global
  2. Pertemuan Internasional
  3. Persoalan dan Pemahanaman Hukum
  4. Peraturan Perundang-undangan
  5. Undang-undang Lingkungan hidup
  6. Amdal dan Kaitannya dengan Undang-undang Lingkungan Hidup

PERKEMBANGAN ISU GLOBAL DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM LINGKUNGAN

Isu Lingkungan Global

Hingga memasuki millenium kedua, nampaknya  masalah lingkungan hidup tidak semakin membaik. Beberapa laporan dari Bank Dunia, UNDP bahkan United Nations Environmental Programme (UNEP) sendiri menunjukan kecenderung bahwa kondisi lingkungan hidup global semakin parah. Hal ini disebabkan karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi. Tidak hanya pencemaran, namun masalah-masalah lain seperti perdagangan illegal limbah B3, penggunaan bioteknologi, penipisan sumberdaya alam, meningkatnya kebutuhan energi, jumlah penduduk serta distribusi yang tidak merata merupakan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat.

Pertemuan-pertemuan global sudah dilakukan dan mencapai hasil-hasil yang berupa kesepakatan-kesepakatan seperti :

  1. Konperensi Tingkat Tinggi (KTT)

Konperensi PBB Mengenai LH Manusia, Stockholm 1972

    • Konperensi Nairobi 1982
    • KTT Bumi, Rio De Janerio 1992
    • KTT Pembangunan Berkelanjutan, Johanesburg 2002
    • Perjanjian-Perjanjian Internasional
    • Cites 1973
    • Marpol 1978
    • Wina 1985
    • UNCBD 1994
    • UFCCC 1994
    • Dll

2.  Kesepakatan Lainnya
  • ISO
  • BCSD
  • Dll

Hasil-hasil dari kesepakatan internasional tersebut juga telah mengikat pemerintahIndonesia. Dengan demikian untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, maka harus memiliki komitmen yang jelas seperti penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan serta sumberdaya manusia.

PERSOALAN DAN PENGERTIAN HUKUM

Untuk mempelajari hukum diperlukan waktu yang sangat lama. Namun demikian dalam makalah ini hanya diberikan gambaran singkat mengenai kisi-kisi hukum yang perlu diketahui :

  • Masalah Hukum (Gejala, Sejarah, Perkembangan, Pengertian Dll)
  • Hakikat Hukum (Undang-Undang, Etika, Norma, Keadilan Dll)
  • Azas-Azas Hukum (Prinsip-Prinsip, Hak Dan Kewajiban Dll)
  • Praktek Hukum (Politik Hukum, Peradilan, Dll)
  • Disiplin Hukum (Ilmu-Ilmu Hukum, Keahlian SH Dll)
  • Mazhab Hukum (Hukum Alam, Mashab Sejarah, Positivisme Dll)
  • Sumber Hukum (Undang-Undang, Kebiasaan, Perjanjian Dll)
  • Teori Hukum (Hans Kelsen, Austin, Vons Savigny, Dll)
  • Penegakan Hukum (Hakim, Polisi, Jaksa Dll
  • Sistem Hukum (Anglo Saxon, Eropa Kontinental, Agama Dll)
  • Pendidikan Hukum (S1-S3, Sistem Pendidikan, Kurikulum, Dll )
  • Sifat Hukum (Memaksa, Mengatur, Menetapkan, Grey Area Dll)
  • Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administrasi Dll
  • Hukum Dan Disiplin Lain (Hukum Ekonomi, Hukum Laut Dll)
  • Dll

Mengenai pengertian hukum telah banyak definisi dikeluarkan oleh para ahli hukum. Salah satunya adalah Grotius yang menyatakan : (Briely, 1988)

“Law is a rule of moral action obliging to what which is right”

Sedangkan Utrecht memberikan batasan hukum sbb : (CST Kansil 1983)

“Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

Sedangkan Van Apeldoorn mendefinisikan sbb :

“ Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan”

Namun oleh Van Apeldoorn menegaskan bahwa definisi itu sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai kenyataan. (Apeldoorn, 1982)

Dari definisi diatas paling tidak telah tergambar beberapa unsur-unsur hukum diantaranya :

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
  3. Peraturan itu bersifat memaksa
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Selain itu juga digambarkan ciri-ciri hukum yaitu :

  1. Adanya perintah dan/atau larangan
  2. Perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang.

Dengan demikian apabila seseorang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Sifat dari hukum adalah mengatur dan memaksa dan tujuan hukum adalah menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat.

Beberapa fungsi hukum diantaranya adalah :

  1. Direktif (mengarahkan)
  2. Integratif (mempersatukan)
  3. Stabilitatif (menjaga ketenangan)
  4. Korektif (memperbaiki kesalahan)
  5. Perspektif (melihat ke depan)

Berkaitan dengan masalah hukum lingkungan maka fungsi adanya hukum lingkungan diantaranya adalah :

  1. Perlindungan Lingkungan Hidup
  2. Pengendalian Lingkungan Hidup
  3. Kepastian Bagi Masyarakat
  4. A Tool Of Social Engineering
  5. Agent Of Development
  6. Agent Of Change

Dengan demikian secara singkat dan jelas, keberadaan hukum harus memberikan kejelasan dan kepastian.

 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salah satu fungsi negara hukum adalah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Attamimi (1987) wawasan negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan perundang-undangan dalam kedudukan yang sentral. Sedangkan proses pembentukan perundang-undangan adalah produk dari berbagai ahli baik hukum maupun non-hukum (ekonomi, sosial, fisika, biologi dsb) melalui proses penyusunan rancangan perundang-undangan. Sehingga dalam suatu konsep naskah akademis yang bahasanya masih sangat teknis dan seringkali bersifat ilmiah, maka diperlukan rumusan ketentuan umum yang menerjemahkan  pengertian teknis dan ilmiah ini ke dalam bahasa hukum baku atau bahasa hukum baru. Bahasa hukum baru ini tergantung pada materi hukum yang diaturnya misalnya baku mutu emisi. (Silalahi:1995:2).

Dengan demikian hal ini sesuai dengan pendapat Kiss (1976) yang menyatakan :

“the protection of the environment requires cooperation between lawyers and representatives of other branches of science.”

Kerjasama antara ahli hukum dengan non hukum (teknis) telah menjadi tuntutan dalam mengembangkan produk reguliasi yang modern saat ini, khususnya di bidang lingkungan hidup. Banyak produk-produk regulasi dibuat berdasarkan kerjasama antara bidang hukum dengan non hukum.

Lebih lanjut, pengembangan produk regulasi terutama dalam hal kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang modern mulai semakin menarik dengan memanfaatkan penggunaan metode analisis ilmu lainnya seperti matrik, flowchart dan bentuk-bentuk lainnya. Bahkan penggunaan metode analisis secara multi dan interdisipliner terus meningkat. (Silalahi:1995:2). Hal ini akan semakin terlihat nyata dalam Peraturan perundang-undangan bidang AMDAL.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, menurut Hans Kelsen (1945) yang dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum, berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hirarki tata susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar ataugrundnorm. (Indriati:1998:25).

Beberapa asas dalam peraturan perundangan yang perlu diperhatikan :

  1. Asas Tingkatan Hirarki
  2. Undang-Undang Tak Dapat Diganggu Gugat
  3. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut
  4. Undang-Undang Yang Bersifat Khusus Menyampingkan Undang-Undang Yang Bersifat Umum (Lex Spesialis Derogat Legi Generali)
  5. Undang-Undang Yang Dibuat Oleh Penguasa Yang Lebih Tinggi Mempunyai Kedudukan Yang Lebih Tinggi Pula
  6. Undang-Undang Yang Baru Menyampingkan Undang-Undang Yang Lama (Lex Posteriori Derogat Legi Priori)
  7. Undang-Undang Sebagai Sarana Untuk Semaksimal Mungkin Dapat Mencapai Kesejahteraan Bagi Masyarakat Maupun Individu Melalui Pembaharuan Dan Pelestarian (Asas Welvaarstaat)

Selain asas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai landasan pemikiran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan :

  1. Landasan Filosofis (Nilai-Nilai Moral Dan Etika, Falsafah Hidup Masyarakat, Berakar Dari Moral Masyarakat)
  2. Landasan Sosiologis (Sesuai Dengan Kenyataan Hidup Masyarakat Dan Memperhatikan Perubahan-Perubahan Yang Terjadi)
  3. Landasan Yuridis (Kewenangan, Kesesuaian Bentuk Dan Isi, Mengikuti Tata Cara Tertentu, Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Lain)
  4. Landasan Ekonomis (Menyangkut Bidang Kehidupan Masyarakat Seperti Kelautan, Kehutanan, Pertanian, Sda Dll)
  5. Landasan Politis (Dapat Berjalan Sesuai Tujuan Tanpa Menimbulkan Gejolak).

Sedangkan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan paling tidak harus memuat asas-asas sebagai berikut :

  1. Asas Pengayoman; Memberikan Perlindungan Dan Ketentraman Bagi Masyarakat.
  2. Asas Kemanusiaan; Penghormatan Hak Asasi Manusia Serta Harkat Dan Martabat Warga Negara
  3. Asas Kebangsaan; Mencerminkan Sifat Dan Watak Bangsa Yang Pluralistik.
  4. Asas Kekeluargaan; Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat Dalam Pengambilan Keputusan
  5. Asas Kenusantaraan; Kepentingan Seluruh Wilayah Indonesia Dan Merupakan Bagian Dari Sistem Hukum Nasional
  6. Asas Bhineka Tunggal Ika; Keragaman Penduduk, Agama, Suku Dan Golongan Kondisi Khusus Daerah Dan Budaya
  7. Asas Keadilan
  8. Keadilan Yang Proporsional Bagi Warga Negara
  9. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Pemerintahan; Tidak Boleh Berisi Hal-Hal Yang Membedakan Latar Belakang Agama, Susku Golongan, Ras, Gender Dan Status Sosial
  10. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum; Dapat Menimbulkan Ketertiban Melalui Kepastian Hukum.
  11. Asas Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan; Antara Kepentingan Individu Dan Masyarakat
  12. Asas Lainnya; Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Dan Perdata

« Prev Post Next Post » Beranda

Tokoh Penemu Terpilih

Artikel Menarik !

 
"Indahnya Berbagi Walau Hanya Selembar Kertas Bekas"
hibahkan Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, untuk disalurkan ke yang membutuhkan melalui website kami. dengan cara mengrimkan softcopy ke email: bukukerjakita@gmail.com

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED
[Valid Atom 1.0]